Pemerintah belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan Pancasila. Demikian orasi dalam unjuk rasa Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Bandar Lampung dalam memperingati Hari Internasional Penghapusakn Kemiskinan. Unjuk rasa digelar di depan Kantor Pemkot Bandar Lampung di Jalan dr. Susilo, Senin (18-10).
Puluhan pengunjuk rasa meneriakkan perubahan kriteria miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua SRMI Bandar Lampung Silvia mengatakan persoalan kemiskinan bukanlah masalah sederhana. Program Millenium Development Goals (MDG's) belum mampu membuat rakyat makin sejahtera. Pemerintah belum mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pancasila.
SRMI mengolah skema pembangunan berdasarkan MDG's yang tidak bisa menjawab persoalan kemiskinan. Ormas ini juga menuntut perubahan kriteria miskin versi BPS.
Peserta aksi, Lamen, mengatakan kriteria miskin yakni jika penghasilan seseorang per hari tidak sampai 2 dolar AS. "Tidak peduli apakah orang memiliki motor atau tidak. Jika penghasilannya kurang dari 2 dolar per hari, yang bersangkutan (disebut) miskin," kata Lamen.
SRMI juga menuntut agar Pemkot menggratiskan pembuatan dokumen kependudukan secara massal, menyediakan tanah, modal, rumah, dan teknologi modern dan lapangan kerja serta mewujudkan kedaulatan ekonomi, sosial, hukum-HAM, budaya untuk kesejahteraan rakyat.
Silvia mengatakan Pemkot harus menuntaskan sengketa dan konflik tanah warga Panjang dan Telukbetung Selatan dengan PT Pelindo II Cabang Panjang. Pemkot juga harus memperbesar anggaran pendidikan dan kesehatan untuk kesejahteraan rakyat.
(Sumber Lampung Post)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar