M. FREDI JAYA : “BPS harus mengakui 14 kriteria kemiskinan buatannya tidak bisa diandalkan untuk mengukur kemiskinan, dan sebagi gantinya, SRMI mengajukan 5 kriteria Pemenuhan Hak Dasar Sebagai Kriteria Baru Kemiskinan”
BANDARLAMPUNG (08/07) Berdasarkan angket yang dilakukan Serikat Rakyat Miaskin Indonesia – SRMI- di perkampungan miskin Jakarta, Makasar, Surabaya, Medan, Semarang dan Pekanbaru yang menyakan sikap terhadap 4 hal penting, Kriteria Miaskin BPS, Anggaran Pendidikkan, Kenaikkan Tarif Daftar Liastrik -TDL- dan Kenaikkan Bahan Bakar Minyak -BBM-, telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan, yakni menuntut Presiden SBY agaraa segera menjalankan 4 amanat penderitaan rakyat yakni ubah kriteria miskin versi BPS, perbesar subsidi pendidikkanrakyat miskin, batalkan rencana pencabutan subsidi BBM serta batalkan rencana kenaikkan TDL.
Koordinator Lapanagan DPK SRMI Bandarlampung MUHTAR FREDI JAYA dalam orasinya saat berunjuk rasa didepan Balai Keratun Setda Provinsi Lampung hari ini (08/07) juga menyatakan,kriteria miskin BPS tidaks esuai dengan kenyataan di lapangan dan justru menutupi fakta kemiskinan yang sebenarnya, akibatnya asebagian besar kaum miskin luput dari perhatian kebijakan dan program pembangunan, misalnya program Bntuan Langsung Tunai -BLT-, kesehatan Gratis dan Program Raskin.
Untuk itulah, lanjut M. FREDI JAYA , BPS harus mengakui 14 kriteria kemiskinan buatannya tidak bisa diandalkan untuk mengukur kemiskinan, dan sebagi gantinya, SRMI mengajukan 5 kriteria Pemenuhan Hak Dasar Sebagai Kriteria Baru Kemiskinan :
1.Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Makanan Yang Sehat.
2.Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pakaian Yang Layak.
3. Tidak Dapat Memenuhi Tempat Tinggal Yang Sehat.
4. Tidak Dapat memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan
5. Tidak Dapat MEmenuhi Kebutuhan Pendidikkan Setidak-tidaknya sampai Sekolah Menengah Atas.
Soal subsidi anggaran pendidikkan, lanjut MUHTAR pemerintah seharusnya memberi porsi lebih banyak, karena masyarakat telah membayar pajak, namun anggaran pendidikkan hanya RP. 51,8 Trilyun atau sekitar 5 persen dfari anggaran, sementara untuk membayar utang luar negeri RP 115,6 Trilyun mampu, dan belanja pegawai RP. 161,7 Trilyun, disinilah letak ketidakadilan pemerintah, pelit kepada Rakyat, namun Royal kepada Pengusaha, Pejabat atau pihak asing.
Unjuk rasa SRMI yang dikawal pasukkan Dalmas Poltabes Bnadarlampung ini, berlangsung tertib, setelah berorasi belasan penngunjukrasa yang membawa berbagai poster ini membubarkan diri dengan tertib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar