Bandarlampung, LE - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Lampung menolak kenaikan TDL, pencabutan subsidi BBM, serta 14 kriteria miskin versi BPS. Pernyataan ini disampaikan dalam aksi di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (8/7).
Dalam orasinya yang dipimpin Muhtar Ferdi Jaya itu, juga menuntut pemerintah agar meningkatkan anggaran pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. "Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar menjalankan empat amanat penderitaan rakyat,” ujarnya. Aksi ini diikuti sedikitnya 200 rakyat miskin.
Muhtar berharap pemerintah tidak pelit memberikan anggaran untuk rakyat miskin, yang notabene pembayar pajak terbesar. Di bidang pendidikan, pemerintah hanya mengangarkan Rp51,8 triliun atau hanya 5 persen dari anggaran. Pemerintah begitu pelit untuk rakyat, namun begitu royal kepada pengusaha, pejabat dan pihak asing.
Muhtar mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius memikirkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan program pro rakyat miskin. Termasuk memantau proyek yang dilakukan instasi-instasi dibawahnya.
“Pemerintah daerah juga harus memantau dan meningkatkan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilukada yang dilangsungkan di enam kabupaten kota,” katanya.
Muhtar menambahkan, aksi demo yang dilakukan pihaknya merupakan aksi belasungkawa terhadap krisis ekonomi yang hingga kini masih melanda Indonesia dan membuat rakyat miskin kian terjepit.
"Jika keempat kriteria itu berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, maka imbasnya akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat terutama rakyat kurang mampu," jelasnya.
SRMI mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mencabut semua rencana yang dapat menyengsarakan rakyat miskin itu. Hal demikian dimintanya karena menurut dia kesejahteraan rakyat adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan sebaliknya. (LE-14)
Dalam orasinya yang dipimpin Muhtar Ferdi Jaya itu, juga menuntut pemerintah agar meningkatkan anggaran pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. "Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar menjalankan empat amanat penderitaan rakyat,” ujarnya. Aksi ini diikuti sedikitnya 200 rakyat miskin.
Muhtar berharap pemerintah tidak pelit memberikan anggaran untuk rakyat miskin, yang notabene pembayar pajak terbesar. Di bidang pendidikan, pemerintah hanya mengangarkan Rp51,8 triliun atau hanya 5 persen dari anggaran. Pemerintah begitu pelit untuk rakyat, namun begitu royal kepada pengusaha, pejabat dan pihak asing.
Muhtar mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius memikirkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan program pro rakyat miskin. Termasuk memantau proyek yang dilakukan instasi-instasi dibawahnya.
“Pemerintah daerah juga harus memantau dan meningkatkan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilukada yang dilangsungkan di enam kabupaten kota,” katanya.
Muhtar menambahkan, aksi demo yang dilakukan pihaknya merupakan aksi belasungkawa terhadap krisis ekonomi yang hingga kini masih melanda Indonesia dan membuat rakyat miskin kian terjepit.
"Jika keempat kriteria itu berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, maka imbasnya akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat terutama rakyat kurang mampu," jelasnya.
SRMI mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mencabut semua rencana yang dapat menyengsarakan rakyat miskin itu. Hal demikian dimintanya karena menurut dia kesejahteraan rakyat adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan sebaliknya. (LE-14)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar