Indonesia, Negeri Penganut Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah sebuah filosofi yang lahir di akhir abad 20. Neoliberalisme adalah sebuah kelanjutan dan redefinisi atas liberalisme klasik, yang terpengaruh oleh teori ekonomi klasik. Term Neoliberlisme sebenarnya lebih sering digunakan oleh para pengkritik doktrin ini. Prinsip yang pokok,i apalagi kalau bukan pasar dan perdagangan bebas. The International Chamber of Commerce yang berpusat di Paris, Prancis, diklaim sebagai advokat global Neoliberalisme.

Di AS, Neoliberalisme dipakai juga untuk menyebut gerakan politik kiri dengan tokoh-tokohnya seperti Michael Kinsley, Robert Kaus, dan Randall Rithenberg. Mereka semua mendominasi posisi pasar bebas, seperti ekonomi pasar bebas dan reformasi kesejahteraan. Mereka adalah para tokoh Yahudi, yang selalu bermetamorfosis.

Jika berbicara dalam skala yang lebih besar, Neoliberalisme adalah usaha dalam mencari cara bagaimana memindahkan aset ekonomi negara menjadi kepemilikan pribadi atau swasta. Dalih mereka adalah supaya pemerintahan berjalan efisien sekaligus memperbaiki indikator perbaikan ekonomi negara. Lebih jelasnya, prinsip Neoliberalisme dijelaskan oleh John Williamson dalam “Konsesus Washington”, sebuah proposal yang berisi kebijakan antara organisasi riba ekonomi dunia yang berbasis di Washington, yaitu International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

1960 dan 1970, Masa Kejayaan Neoliberalisme

Prinsip Konsesus Williamson meliputi 10 poin yaitu: disiplin kebijakan fiskal, arah penggunaan dana publik dari subsidi, reformasi pajak, tingkat bunga bank, nilai tukar uang, liberalisasi perdagangan, liberlisasi investasi asing, privatisasi perusahaan negara, deregulasi, dan keamanan legal atas hak kepemilikan. Kesepuluh poin ini tak satupun yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

Inti kebijakan ekonomi pasar Neoliberal bisa disarikan dalam tiga bagian. Pertama, tujuan utama ekonomi neoliberal adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar; Kedua, kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui dan Ketiga, pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961).

Argumen yang menekankan keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh paham Neoliberalisme pertama kali muncul ketika Adam Smith melahirkan Wealth of Nations dan tulisan David Humme dalam dunia perdagangan. Tulisan-tulisan ini jelas menentang ide yang telah lama mendominasi sebelumnya yang menyokong kebijakan pemerintah pada abad 19 ke bawah.

Sedikit demi sedikit, akhirnya, paham Neoliberalisme yang asalnya ditolak ini, tak urung diterima oleh kalangan intelektual. Di akhir abad 19, terjadi akselerasi atau percepatan. Great Depression yang terjadi akibat Perang Dunia II, seolah-olah menemukan obat mujarab dengan kehadiran paham ini. Kekacauan dan kerusakan parah di seluruh dunia memberi peluang pada paham ini untuk mengambil alih segala kontrol yang ada pada saat itu.

Mulai saat itulah, Liberalisme merajalela. David Harvey, dalam bukunya A Brief History of Neoliberalism, (Oxford: Oxford University Press, 2005) menyatakan bahwa di bawah sistem baru yang menghalalkan perdagangan bebas, semuanya diukur dengan dollar Amerika sebagai harga yang permanen.

Namun, masih menurut Harvey, tetapi kemudian ternyata nilai tukar mata uang permanen itu tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan aliran modal yang ada. Harvey mengatakan, menerapkan liberalisme memang menuntun kejayaan Amerika pada 1950 dan 1960an, tapi masalahnya, neoliberalisme juga nyata menggiring dunia pada kapitalisme. Tahun 1950an dan 1960an memang disebut-sebut sebagai masa keemasan ekonomi atau les Trente Glorieuses (Kejayaan 30 Tahun).

Kebangkitan Kembali Neoliberalisme

Perjalanan Neoliberalisme sebagai sebuah paham yang banyak dianut di seluruh dunia tak semulus yang diperkirakan oleh banyak pihak. Kemunculan kerja nyata John Maynard Keynes sedikit demi sedikit menjadi pra-perang ekonomi global. Tapi Keynes juga secara otomatis menyuburkan pihak komunis, dan sosialis di sisi lain.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep negara kesejahteraan atau keynesianisme, peranan negara dalam perekonomian tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter, khususnya untuk menggerakkan sektor riil, menciptakan lapangan kerja dan menjamin stabilitas moneter. Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, Keynes bahkan dengan tegas mengatakan: ”Selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan.”

Namun, Keynesian tidak berlangsung lama. Awal 1970-an, ketika Ronald Reagan terpilih sebagai presiden AS dan Margaret Tatcher sebagai Perdana Menteri Inggris, Neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas.

Di Amerika hal itu ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran, sedang di Inggris ditandai dengan dilakukannya privatisasi BUMN secara massal. Pada 1980an, menurut Harvey, tidak sulit mengenali Neoliberalisme, yaitu sebuah kelompok yang memimpin sendirian, membuat advokasi (perlindungan) dan menciptakan sistem ekonomi global, itulah Neoliberalisme.

Neoliberalisme di Indonesia, Tumbuh Subuh

Di Indonesia, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis moneter pada 1997/1998 lalu. Secara terinci hal itu dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada 2006 lalu, pelaksanaan agenda-agenda tersebut selanjutnya dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.Kita bisa melihat hampir semua penjualan aset BUMN kepada pihak asing.

Sampai sekarang, paham Neoliberalisme tumbuh subur di Indonesia. Bahkan bisa jadi, tengah memasuki masa kejayaannya. Melihat peta politik saat ini, dalam lima tahun ke depan, banyak pihak memprediksikan kalau Neoliberalisme memasuki zaman keemasan dari kejayaannya di Indonesia, artinya berkembang dengan luar biasa pesat. Para arsitek neoliberalisme itu, sekarang ikut bertanding di pilpres mendatang. (sa/berbagaisumber)

Tolak Kenaikan TDL dan Pencabutan Subsidi

M. FREDI JAYA  : “BPS harus mengakui 14 kriteria kemiskinan buatannya tidak bisa diandalkan untuk mengukur kemiskinan, dan                        sebagi gantinya, SRMI mengajukan 5  kriteria Pemenuhan Hak Dasar Sebagai Kriteria Baru Kemiskinan”

BANDARLAMPUNG (08/07) Berdasarkan angket yang dilakukan Serikat Rakyat Miaskin Indonesia – SRMI- di perkampungan miskin Jakarta, Makasar, Surabaya, Medan, Semarang dan Pekanbaru yang menyakan sikap terhadap 4 hal penting, Kriteria Miaskin BPS, Anggaran Pendidikkan, Kenaikkan Tarif Daftar Liastrik -TDL- dan Kenaikkan  Bahan Bakar Minyak -BBM-, telah menyatakan dukungan terhadap perjuangan, yakni menuntut Presiden SBY agaraa segera menjalankan 4 amanat penderitaan rakyat yakni ubah kriteria miskin versi BPS, perbesar subsidi pendidikkanrakyat miskin, batalkan rencana pencabutan subsidi BBM serta batalkan rencana kenaikkan TDL.

Koordinator Lapanagan DPK SRMI Bandarlampung  MUHTAR FREDI JAYA  dalam orasinya saat berunjuk rasa didepan Balai Keratun Setda Provinsi Lampung hari ini (08/07)  juga menyatakan,kriteria  miskin BPS tidaks esuai dengan kenyataan di lapangan dan justru menutupi fakta kemiskinan yang sebenarnya, akibatnya asebagian besar kaum miskin luput dari perhatian kebijakan dan program pembangunan, misalnya program Bntuan Langsung Tunai -BLT-, kesehatan Gratis dan  Program Raskin.

Untuk itulah, lanjut M. FREDI JAYA , BPS harus mengakui 14 kriteria kemiskinan buatannya tidak bisa diandalkan untuk mengukur kemiskinan, dan sebagi gantinya, SRMI mengajukan 5  kriteria Pemenuhan Hak Dasar Sebagai Kriteria Baru Kemiskinan :

1.Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Makanan Yang Sehat.

2.Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Pakaian Yang Layak.

3. Tidak Dapat Memenuhi Tempat Tinggal Yang Sehat.

4. Tidak Dapat  memenuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

5. Tidak Dapat MEmenuhi Kebutuhan Pendidikkan Setidak-tidaknya sampai Sekolah Menengah Atas.

Soal subsidi anggaran pendidikkan, lanjut MUHTAR  pemerintah seharusnya memberi porsi lebih banyak, karena masyarakat telah membayar pajak, namun anggaran pendidikkan hanya RP. 51,8 Trilyun atau sekitar 5 persen dfari anggaran, sementara untuk membayar utang luar negeri RP 115,6 Trilyun mampu, dan belanja pegawai RP. 161,7 Trilyun, disinilah letak ketidakadilan pemerintah, pelit kepada Rakyat, namun Royal kepada Pengusaha, Pejabat atau pihak asing.

Unjuk rasa SRMI yang dikawal pasukkan Dalmas Poltabes Bnadarlampung ini, berlangsung tertib, setelah berorasi belasan penngunjukrasa yang membawa berbagai poster ini membubarkan diri dengan tertib.

Aksi Massa 100 Hari SBY – Boediono di Lampung

Bandar Lampung,

Ratusan orang dari berbagai organisasi di Bandar Lampung yang tergabung dalam Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) menggelar aksi massa di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Massa yang berasal dari HMI, KAMMI, STN, LMND, PMII, GMKI, IMM, SRMI, PRD, JPK dan BEM Darma Jaya tersebut berkumpul di depan kantor Pemprov Lampung untuk menyampaikan tuntutannya.

Mereka berkumpul untuk menyampaikan bahwa pemerintahan SBY selama 5 tahun 100 hari ini telah gagal dalam membangun bangsa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa janji yang SBY pada saat kampanye tidak satu pun ditepati. Selain itu, mereka menilai banyaknya pengaguran di Indonesia karena Pemerintahan SBY – Boediono telah membiarkan produk luar negeri masuk ke Indonesia tanpa pembatasan yang berujung pada matinya industri dalam negeri.

Salah seorang mahasiswa dari HMI cabang Bandar Lampung bernama Gigih mengatakan bahwa mereka megadakan aksi ini bertujuan agar Pemerintahan SBY – Boediono sadar bahwa kebijakanya salah. Menurutnya, sebagai pemimpin SBY seharusnya lebih berani mengambil kebijakan yang lebih ekstrem demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

“SBY – Boediono cari aman saja dengan mengambil simpati dengan mengobral janji politik padahal rakyat banyak yang miskin karena kebijakannya”, ujar Gigih.

Massa APJ berharap dengan aksi mereka ini Pemerintahan SBY – Boediono sadar dan bahwa kebijakannya salah. Jika tidak ada perbaikan kebijakan, massa APJ akan meminta Pemerintahan SBY – Boediono turun dari jabatannya.

Refleksi Ketidakpuasan

 

SIMULASI: Anggota Brimobda Lampung kemarin menggelar simulasi pengamanan jelang May Day dan Pilkada Bandar Lampung

BANDARLAMPUNG - Hari ini (1/5), sedikitnya lima ratusan massa turun ke jalan-jalan Bandarlampung untuk memperjuangkan tuntutan yang sama, peningkatan kesejahteraan. Massa yang terdiri beberapa elemen masyarakat itu memperingati Hari Buruh (May Day) yang jatuh 1 Mei. Bukan hanya di Lampung, peringatan serupa serentak dilaksanakan di beberapa kota di Indonesia dan belahan dunia lainnya.

Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Lampung berencana mengusung 350-an massa dengan menggandeng beberapa organisasi lainnya. Mereka berasal dari Serikat Pekerja untuk Kesejahteraan Lampung; Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi; Sema-Lambar; Serikat Pekerja PT AWS; dan UKMBS UBL.

 Berikutnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Bandarlampung; Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bandarlampung; dan Serikat Buruh Nestle Indonesia Panjang (SBNIP).

Koordinator SRMI Lampung Ali Akbar menjelaskan, ada beberapa tuntutan inti yang diusung. Pertama, penuntasan kecurangan pemilu karena banyak hak buruh yang hilang. Kedua, penghapusan outsourcing. Ketiga, menasionalisasi industri pertambangan asing dan perusahaan-perusahaan strategis yang dikuasai asing; penghapusan utang luar negeri; industrialisasi nasional untuk kesejahteraan rakyat; dan mencabut UU 13/2005 tentang Ketenagakerjaan.

’’Kami minta penyusunan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan partisipasi seluruh serikat pekerja (SP). Aksi ini juga sebagai refleksi ketidakpuasan kami terhadap pemerintah dan pengusaha yang kerap memosisikan buruh sebagi warga kelas dua,” ujar Ali kepada Radar Lampung tadi malam.

 Ia menjelaskan, aksi pertama dilakukan ke Bundaran Tugu Adipura. Dari sana, massa baru bergerak ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung.

     SRMI meminta Dewan Pengupahan (DP) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung serius memperjuangkan nasib buruh.

     ’’Kami melihat dewan pengupahan masih mengekor kebijakan perusahaan. Mestinya mereka mempunyai nilai tawar saat penetapan UMK untuk memperjuangkan nasib buruh,” katanya.

Disnakertrans selaku satuan kerja yang mengurusi masalah ketenagakerjaan, menurutnya, masih belum memperhatikan para pekerja. Itu dibuktikan adanya perusahaan yang membandel, tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Misalnya, belum memberikan jamsostek ataupun jaminan kesejahteraan lain bagi para pekerja.

    Terpisah, Kepolisian Daerah Lampung dan jajarannya akan menindak tegas siapa pun demonstran yang melakukan kegiatan-kegiatan anarkis dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) tersebut.

’’Jika sudah mengarah pada aksi anarkis, polisi tidak akan ragu-ragu melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Unjuk rasa tersebut pasti kami bubarkan,” tegas Kepala Biro Operasional Polda Lampung Kombespol Rahyono W.S. usai gelar pasukan pengamanan peringatan May Day di Lapangan Saburai, Enggal, Tanjungkarang Pusat (TkP), pukul 16.00 WIB kemarin (30/4).

Kendati demikian, perwira menengah polisi ini memaparkan, pihaknya akan lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif dan negosiasi dalam melakukan pengamanan demonstrasi hari ini. ’’Intinya sepanjang itu tertib, polisi akan melakukan pengawalan dan pengamanan,” janjinya.

    Hal itu, lanjut dia, karena sesuai dan dilindungi UU RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. ’’Tetapi, harus ada ketentuan yang dilewati. Yang penting tertib dengan tidak mengganggu situasi kamtibmas seperti menutup jalan,” tandasnya.

    Lebih jauh perwira menengah itu menerangkan, dalam pengamanan May Day hari ini, Polda Lampung dan Poltabes Bandarlampung akan menerjunkan 650 personel. ’’Tetapi, ada juga anggota yang on call di markas. Begitu juga dengan kendaraan taktis seperti mobil water cannon, kami standby kan di markas,” tuturnya.

    Apakah pengamanan demonstrasi ini dianggap tak terlalu berlebihan? Rahyono menjawab tidak. ’’Pengamanan ini sudah proporsional dan tak berlebihan. Anggota yang diturunkan dalam pengamanan ini kan tersebar luas di semua jalan,” bantahnya.

    Dia menambahkan, pihaknya berharap perayaan Hari Buruh di Lampung tidak sampai berujung anarkis. ’’Insya Allah tidak terjadi apa-apa. Apalagi masyarakat Lampung kan santun serta religius. Dengan gelar pasukan ini bukan berarti kami mau unjuk kekuatan. Tetapi, kami kan tidak mau ambil risiko. Kalau kecolongan kan repot nantinya,” pungkas dia.

    Sementara itu di Lapangan Saburai kemarin (30/4), selain gelar pasukan, kendaraan-kendaraan taktis juga ikut dikumpulkan berikut satu unit helikopter milik Polda Lampung.

    Sebelum pelaksanaan gelar pasukan, sekitar pukul 08.00 WIB, Satuan Brimob Polda Lampung juga mengadakan simulasi penanganan demonstrasi di jalanan depan kantor mereka di Rawalaut, Pahoman, Tanjungkarang Timur (TkT). Dalam simulasi itu, mereka juga membawa serta mobil water cannon.

SRMI Lampung Tolak Kenaikan TDL

Bandarlampung, LE - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Lampung menolak kenaikan TDL, pencabutan subsidi BBM, serta 14 kriteria miskin versi BPS. Pernyataan ini disampaikan dalam aksi di depan Kantor Gubernur Lampung, Kamis (8/7).

Dalam orasinya yang dipimpin Muhtar Ferdi Jaya itu, juga menuntut pemerintah agar meningkatkan anggaran pendidikan gratis untuk masyarakat miskin. "Kami menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar menjalankan empat amanat penderitaan rakyat,” ujarnya. Aksi ini diikuti sedikitnya 200 rakyat miskin.

Muhtar berharap pemerintah tidak pelit memberikan anggaran untuk rakyat miskin, yang notabene pembayar pajak terbesar. Di bidang pendidikan, pemerintah hanya mengangarkan Rp51,8 triliun atau hanya 5 persen dari anggaran. Pemerintah begitu pelit untuk rakyat, namun begitu royal kepada pengusaha, pejabat dan pihak asing.

Muhtar mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus lebih serius memikirkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan program pro rakyat miskin. Termasuk memantau proyek yang dilakukan instasi-instasi dibawahnya.

“Pemerintah daerah juga harus memantau dan meningkatkan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilukada yang dilangsungkan di enam kabupaten kota,” katanya.

Muhtar menambahkan, aksi demo yang dilakukan pihaknya merupakan aksi belasungkawa terhadap krisis ekonomi yang hingga kini masih melanda Indonesia dan membuat rakyat miskin kian terjepit.

"Jika keempat kriteria itu berjalan sesuai dengan rencana pemerintah, maka imbasnya akan sangat berdampak terhadap kenaikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini tentu sangat merugikan rakyat terutama rakyat kurang mampu," jelasnya.

SRMI mengharapkan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mencabut semua rencana yang dapat menyengsarakan rakyat miskin itu. Hal demikian dimintanya karena menurut dia kesejahteraan rakyat adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan sebaliknya. (LE-14)